Pemikiran Abu Ubaid tentang Zakat

Royyan Ramdhani Djayusman

A. Pendahuluan

Erie (2008) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia apabila terdapat 180 juta umat Islam dan 90 juta diantaranya mampu mengeluarkan zakat atau 18 juta kepala keluarga, kemudian semuanya membayar zakat (18 juta KK) sebesar Rp. 50,000.- per bulan, dalam setahun dapat diperoleh zakat sebesar Rp. 10,8 triliun. Sedangkan, jika yang membayar zakat hanya 10 persen dari mereka saja, maka dalam setahun dapat diperoleh zakat sekitar Rp. 1,08 triliun. Namun, kenyataannya realisasi zakat secara nasional yang terkumpul dari 400 Badan Amal Zakat pada tahun 2005 hanya Rp 300 miliar. Sedangkan pada Oktober tahun 2006 hanya Rp 240 miliar dan tahun 2007 terkumpul sebesar Rp 700 miliar.

Berdasarkan data tersebut, realisasi zakat secara nasional masih belum memenuhi target potensi zakat nasional. Sebagai rukun Islam yang keempat, zakat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia masih dipandang sebelah mata. Hal tersebut dapat tercermin pada pengelolaan zakat di Indonesia yang sangat tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Pola ini menyebabkan lembaga zakat hanya menunggu masyarakat yang membayar zakat (muzakki) dan tidak memiliki otoritas untuk menarik ataupun mengambil zakat dari para muzakki.

Pengelolaan zakat pada saat ini, khususnya di Indonesia, belum sepenuhnya menerapkan pola dan system pengelolaan zakat yang meliputi penarikan, pengelolaan, dan distribusi yang telah dipraktekkan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, pengelolaan zakat merupakan tanggungjawab penuh pemerintah. Pemerintah dengan kekuasaannya dapat menarik zakat dari pihak yang mampu (orang kaya) dan memberikan sanksi kepada mereka jika menolak membayar zakat. Abu Ubaid dengan karnyanya Kitab Al-Amwal, menguraikan konsep tentang zakat sebagai salah satu institusi keuangan publik pada masa Rasulullah, para Khulafa` ar-Rasyidun dan pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas tentang pemikiran Abu Ubaid tentang zakat sebagai institusi keuangan publik, dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana hubungan zakat dan politik (kekuasaan)?
  2. Sejauhmana peran dan fungsi pemerintah terhadap zakat?

Dengan latarbelakang tersebut di atas, ada beberapa tujuan dalam penulisan makalah ini, diantaranya adalah:

  1. Diharapkan pemikiran Abu Ubaid tentang zakat dapat diadopsi dalam konteks praktek zakat di Indonesia.
  2. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam memaksimalkan peran dan fungsi pemerintah dalam pelaksanaan zakat baik secara langsung ataupun tidak langsung.
  3. Diharapkan pula, makalah ini dapat memberikan stimulus kepada para pembaca untuk mengembangkan studi tentang zakat di masa yang akan datang.

B. Pembahasan

B.1. Riwayat Hidup Abu Ubaid

Cengis (Adiwarman, 2004) menyebutkan, Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Ayahnya keturunan Byzantium yang menjadi maula suku Azad. Stelah memperoleh ilmu yangmemadai di kota kelahirannya, pada usia 20 tahun, Abu Ubaid pergi berkelana untuk menuntut ilmu ke berbagai kota, seperti Kufah, Basrah dan Baghdad. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya antara lain mencakup ilmu tata bahasa Arab, qira’at, tafsir, hadis, dan fiqih. Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nasr ibn Malik, Gubernur Thugur di masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rashid, mengangkat Abu Ubaid sebagai qadi (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Setelah itu, penulis Kitab Al-Amwal ini tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah berhaji, ia menetap di Makkah sampai wafatnya. Ia meninggal pada tahun 224 H.

Selanjutnya, Goyyschalk (Adiwarman, 2004) menyebutkan bahwa dari segi latarbelalang kehidupannya, Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadits (muhaddits) dan ahli fiqih (fuqaha) terkemuka di masa kehidupannya. Selama menjabat qadi di Tarsus, ia sering menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan sangat baik. Alih bahasa yang dilakukannya terhadap kata-kata dari bahasa Parsi ke bahasa Arab juga menunjukkan bahwa Abu Ubaid sedikit-banyak menguasai bahasa tersebut.

Adiwarman (2004) menyebutkan bahwa Abu Ubaid berhasil menjadi salah seorang cendekiawan muslim terkemuka pada awal abad ketiga Hijriyah (abad kesembilan Masehi) yang menetapkan revitalisasi system perekonomian berdasarkan Al-Quran dan Hadits melalui reformasi dasar-dasar kebijakan keuangan dan institusinya. Dengan kata lain, umpan-balik dari teori sosio-ekonomi Islami, yang berakar dari ajaran Al-Quran dan Hadits, mendapatkan tempat yang eksklusif serta diekspresikan dengan kuat dalam pola pemikiran Abu Ubaid.

Tajuddin (Adiwarman, 2004) menyebutkan bahwa berkat pengetahuan dan wawasannya yang begitu luas dalam berbagai bidang imu, beberapa ulama Syari’iyah dan Hanabilah mengkalim bahwa Abu Ubaid berasal dari mazhab mereka, walaupun fakta-faka menunjukkan bahwa Abu Ubaid adalah seorang fuqaha yang independen. Adiwarman (2004) menulis bahwa dalam Kitab Al-Amwal, Abu Ubaid tidak sekalipun menyebut nama Abu Abdullah Muhammad ibn Idris As-Syafi’I maupun nama Ahamd ibn Hanbal. Sebaliknya, Abu Ubaid sering kali mengutip pandangan Malik ibn Anas, salah seorang gurunya yang juga guru As-Syafi’i.

B. 2. Hubungan antara Zakat dan Politik (Kekuasaan)

Menurut Iggi (2004), karakter politis zakat adalah karakter yang menjadikan zakat sebagai institusi keuangan public.namun, ia merupakan institusi keuangan public yang khas karena ia memiliki karakter religius. Meskipun pada masa Nabi kedua karakteristik zakat itu disatukan, segera setelah Nabi wafat, ada fenomena di mana keduanya diperlakukan secara terpisah. Adalah peran Abu Bakar yang menjelaskan kedua karakteristik zakat dan meskipun melalui usahanya karakteristik religius dan polisi zakat ditetapkan.

Masalah apakah zakat dibayarkan kepada pemerintah, dan bukan kepada Nabi, muncul pada masa khalifah Abu Bakar ketika beberapa kabilah Arab menolak membayarkan zakatnya setelah wafatnya Nabi. Qardhawi (2004) menyebutkan bahwa alasan mereka menolak membayar zakat setelah Nabi wafat, oleh karena mereka menganggap perjanjian mereka dengan Nabi tentang kewajiban syahadat, shalat dan zakat telah batal dengan wafatnya orang yang dalam perjanjian. Hal itu oleh karena sikap kabilah-kabilah itu bermacam-macam. Di antaranya ada yang megakui nabi-nabi palsu, ada yang tidak mengakui syari’at Islam dan menghindari kewajiban shalat dan zakat semuanya, ada pula yang mengakui shalat dan sayriat-syariat Islam lainnya tetapi masih ragu-ragu menerima zakat, hal tersebut di atas dikarenakan mereka baru memeluk Islam dan masih terpengaruh oleh kehidupan badui mereka, bukan oleh karena belum mengerti zakat, yang atas dasar itu Imam Abu Sulaiman Khattabi dan lainnya menggolongkan mereka “pembangkang” bukan “murtad” walaupun mereka juga tidak mengakui zakat itu wajib setelah Nabi wafat.

Iggi (2004) menyebutkan bahwa ketika Umar keberatan dengan keputusan Abu Bakar, dia tidak berdebat dengan Abu Bakar atas dasar kekaburan posisi zakat, karena karakter zakat, paling tidak sebagai institusi keagamaan, telah dipahami oleh mayoritas sahabat selama masa kehidupan Nabi. Persoalan yang tidak disetujui Umar sesungguhnya adalah kebijakan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Namun ketika Abu Bakar menjelaskan pandangannya, ketidaksetujuan Umar sebelumnya, kemudian sirna.

Abu Ubaid (Iggi, 2004) menjelaskan berkaitan dengna pengumpulan zakat, hak pemerintah untuk melaksanakan kekuatan politisnya, bagaimanapun juga, hanya terbatas pada bentuk kekayaan yang tampak (amwal zahiriyah) dan tidak pada kekayaan yang tidak tampak (amwal batiniyah). Selanjutnya Iggi (2004) menyebutkan bahwa bentuk harta yang tidak tampak (amwal batiniyah) merupakan jenis harta yang mudah disembunyikan oleh pemiliknya, yang pada masa Abu Bakar termasuk uang yakni emas dan perak. Sejauh berkaitan dengan harta yang tesembunyi, pemerintah tidak memiliki hak politik untuk memaksa orang membayar jenis kekayaan ini. Karena berkebalikan dengan harta yang tambap yang masuk dalam wilayah zakat berkarakter politis, harta tersembunyi masuk dalam wilayah zakat berkarakter religius.

Iggi (2004) mengutip pendapat Abu Ubaid berkaitan dengan harta tersembunyi, tidak ada riwayat apakah Nabi dan Khalifah setelahnya menerapkan kekuasaan politik terhadapnya atau tidak.

Sunnah telah membedakan antara keduanya. Tidaklah kalian melihat bahwa Nabi kadang mengirim pengumpu zakat (mushaddiq) ke (para pemilik) binatang ternak dan mengambil darinya baik dengan rela (rida) atau terpaksa (kurh). Hal yang sama juga dilakukan oleh para pemimpin negara setelah beliau. Dan atas dasr ini Abu Bakar memerangi mereka yang tidak mau (membayar) zakat binatang ternak. Tidak ada pentunjuk bahwa Nabi dan khalifah-khalifah setelahnya memaksa orang membayara zakat uang (sadaqat al-samit). Sebaliknya, mereka (masyarakat muslim) leibh membayarnya tanpa paksaan, sebagaimana ia diamanahkan kepada mereka untuk membayarnya.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami dengan cukup jelas bahwa zakat memiliki 2 (dua) karakter yang berbeda. Karakter politis zakat, menjadi alasan pemerintah atau penguasa politik dalam melakukan upaya untuk menjamin zakat dapat dijalankan dengan baik, khususnya pada harta yang tampat (amwal zahiriyah). Sedangkan karakter religius zakat lebih memberikan penekanan kepada kesadaran dari masing-masing individu muslim untuk membayar zakat dari hartanya yang tidak tampak (amwal batiniyah).

Pemerintah tidak memiliki otoritas untuk memaksa para muzakki agar membayar zakat atas segala jenis harta yang tidak tampak (amwal batihiyah). Abu Bakar dalah hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga karakter zakat, khususnya karakter politisnya. Abu Bakar telah mengambil keputusan yang tepat dalam hal memerangi para pembangkang zakat. Jika Abu Bakar tidak memerangi para pembangkang zakat, maka karakter politis zakat akan punah, sehingga zakat hanya dipandang sebagai sebuah kewajiban invidivu dan penyalurannya dapat dilakukan secara invidivu juga.

B. 3. Peran dan Fungsi Pemerintah terhadap Zakat

Zakat sebagai institusi keuangan publik, di mana pemerintah bertanggungjawab atasnya telah mengalami degradasi. Karakter politik zakat yang pernah dipertahankan oleh Abu Bakar, telah mulai menghilang secara perlahan namun pasti. Pada saat ini, banyak umat muslim yang tidak membayarkan zakatnya kepada pemerintah atau pemengang otoritas kekuasaan di wilayahnya. Hal tersebut telah terjadi pada saat peralihan kepemimpinan dari Ustman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah keempat. Pada saat itu, umat muslim mulai berselisih pendapat perihal pembayaran zakat kepada pemerintah, sebagian ada yang tetap membayarkannya kepada pemerintah dan sebagian lainnya membagikannya sendiri kepada para mustahiq.

Dalam bukunya Kitab Al-Amwal halaman 562, Abu Ubaid meriwayatkan:

عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن يسرين قال: كانت الصدقة ترفع أو تدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أمر به، وإلى أبي بكر أو من أمر به، أو إلى عمر، أو من أمر به، وإلى عثمان أو من أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا، فكان منهم من يدفها إليهم، ومنهم من يقسمها. وكان ممن يدفعها إليهم ابن عمر.

Abu Ubaid menjelaskan bahwa pada zaman Nabi, sedekah (zakat) dibayarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada orang yang beliau utus. Setelah beliau wafat, zakat dibayarkan kepada Abu Bakar atau kepada orang yang diutusnya. Kemudian, kepada Umar bin Khattab atau kepada orang yang diutusnya. Lalu, pembayaran zakat setelah wafatnya Umar bin Khattab dibayarkan kepada khalifat penggantinya Ustman bin Affan atau kepada orang yang diutusnya. Namun, setelah wafatnya Utsman dengan dibunuh oleh para pemberontak, terjadi perselisihan diantara umat Islam antara tetap membayarkannya kepada pemerintah atau tidak menyalurkannya sendiri. Diantara mereka yang tetap membayarkan zakatnya kepada pemerintah adalah Ibn Umar.

Adiwarman (2004) meyebutkan bahwa dalam karyanya Kitab Amwal, Abu Ubaid membahas tiga sumber utama penerimaan negara (pemerintah), yakni fai, khums, dan shadaqah, termasuk zakat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk mengurus dan mendistribusikannya kepada masyarakat.

Ugi (2004) menyebutkan bahwa setelah khalifah keempat, situasi diperburuk oleh berkembangnya persepsi masyarakat bahwa pemerintah sekarang tidak memiliki komitmen secara keagamaan. Oleh karena itu, berkaitan dengan maslaahpebayaran zakat kepada pemerintah, Abu UBaid memerikan satubab khusus dalam bukunya Kitab Al-Amwal denan judul “Pembayaran Zaka tkepada Pemerintah dan Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama tentang Masalah ini.”

Dalam hal ini Ibn Umar dipandang sebagai rujukan untuk memberikan keputusan pada saat perubahan situasi kepemimpinan pada saat itu. Perpecahan umat Islam dalam memperebutkan kepemimpinan antara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terpilih dan Mu’awiyah sebagai pihak yang tidak puas atas kepemimpinan Ali bin Abi Thalib telah mejadikan sebagian umat Muslim dalam kebingungan dalam menentukan kepada siapa mereka membayarkan zakatnya.

Ugi (2004) mengutip pendapat Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal perihal jawaban Ibn Umar perihal kepada siapa zakat dibayarkan:

Anshar bertanya kepada Ibn Umar tentang (pembayaran) zakat. Dia menjawab, “Bayarkan kepada pengmpul zakat (‘umal)” tetapi mereka menjawab “Kadang orang-orang Syam (yakni pendukung Mua’wiyah) berkuasa, dan kadang yang lainnya (yakni pendukung Ali) berkuasa.” Dia (yakni Ibn Umar) menjawab: “Bayarkan kepada mayoritasnya)”.

Namun dalam kasus lain, Ugi (2004) mengutip pendapat Abu Ubaid dari Kitab Al-Amwal, Ibn Umar memberikan jawaban yang berbeda pula perihal kepada siapa zakat dibayarkan:

Saya berdekatan dengan Ibn Umar, seseorang bertanya kepadanya: “Apakah kami harus membayar zakat kepada kolektor yang ditunjuk untuk kami (‘ummalina). Dia (Ibn Umar menjawab: “Ya”. Kemudian dia (orang yang bertanya itu) mengatakan: “Para kolektor yang ditunjuk untuk kami itu non-Muslim (kuffar). Dia (rawi) mengatakan: “Ziyad (bin Abihi, di antara penguasa Bani Umayyah) menggunakan non-Muslim (untuk mengumpulkan zakat). Dia (Ibn Umar) kemudian menjawab: “Jangan membayarkan zakatmu kepada non-Muslim”.

Pada awalnya Ibn Umar secara tegas menetapkan bahwa zakat harus dibayarkan kepada pemerintah (penguasa), disamping hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, pemerintah memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk menarik zakat dari para golongan yang mampu. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari karakter zakat itu sendiri sebagai institusi keuangan publik sejak zaman Rasulullah. Namun, dengan situasi politik yang tidak menentu dan keputusan pemerintah pada masa kepemimpinan Ziyad dari Bani Umayyah, pemerintah pada waktu itu menetapkan petugas zakat dari non-muslim. Keputusan politis pada waktu itu mendorong Ibn Umar untuk mengungkapkan pendapatnya dengan melarang membayarkan zakat kepada para petugas non-muslim.

Keputusan Ibn Umar tersebut didasari oleh keadaan politik pada saat itu, akan tetapi pada dasarnya zakat tetaplah sebagai institusi keuangan publik. Meskipun pemerintah yang berkuasa menetapkan petugas yang non-muslim, ataupun umat muslim tinggal di tempat yang dipimpin bukan oleh pemerintahan Islam, karakter zakat sebagai institusi keuangan publik tidak dapat hilang begitu saja. Hal ini karena zakat berasal dari masyarakat (publik) dan didistribusikan kepada masyarakat (publik) pula. Umat Islam yang tinggal di pemerintahan non-muslim, dapat membentuk lembaga zakat yang bertugas sebagai pemegang otoritas untuk menarik zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya.

Tujuan akhir dari zakat adalah penyalurannya (distribusi) kepada sebagian masyarakat yang membutuhkannya (mustahiq) sehingga dapat memberikan distribusi pendapatan yang adil yang mana akan memberikan pengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, pengelolaan zakat, dari penarikan hingga penyalurannya harus dilakukan oleh sebuah institusi khusus, sehingga zakat dapat dikelola dengan baik. Pembayaran zakat secara individual tentunya akan menjadikan pola distribusi zakat tidak terkontrol dan tidak merata, serta tujuan akhir dari zakat itu akan sulit untuk dicapai.

B. 4. Pola dan Sistem Pengelolaan Zakat

Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, pengelolaan zakat dilakukan dengan menunjuk seorang utusan yang dipercaya oleh beliau untuk mengambil zakat pada suatu suku atau daerah tertentu. Rasulullah SAW pernah mengutus Mu’az bin bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, dakwahnya yaitu dengan mengajak mereka untuk bersaksi (syahadat), menegakkan shalat dan membayar zakat. Posisi Mu’az disamping sebagai seorang da’i, dia juga bertugas sebagai seorang petugas, yang menarik dan menyalurkan zakat di Yaman.

Abu Ubaid dalam karyanya Kitab Al-Amwal halaman 493, menyebutkan sebuah hadits yang menerangkan praktek penarikan zakat pada masa Rasulullah SAW. Abu Ubaid menyebutkan:

حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن خَالد بن يزيد عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، حين بعثه إلى اليمن قال إنيى أبعثك إلى أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة أموالهم. فإن أقرّوا بذلك فخذ مهم واتق كرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس لها دون الله حجاب.

Sedangkan dalam riwayat lain, Abu Ubaid mengutip pada halaman 493:

فأعلم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.

Dalam hadits yang dikutip oleh Abu Ubaid di atas, Rasulullah SAW mengutus Mu’az bin Jabal ke Yaman tidak hanya untuk berdakwah, akan tetapi ia (Mu’az) juga bertugas untuk mengambil zakat dari para penduduk Yaman yang telah memeluk agama Islam. Kemudian menyalurkannya kembali kepada penduduk Yaman yang berhak (mustahiq).

Kata “تؤخذ ” (tu`khadzu) pada hadits di atas berarti “diambil”, hal ini menegaskan kembali bahwasanya zakat itu tidak dibayarkan akan tetapi diambil dari para muslim yang tergolong wajib zakat (kaya) di antara mereka (pendukuk Yaman). Sedangkan pada kata “فترد” (fa turaddu) yang berarti “lalu dikembalikan”, hal tersebut menerangkan bahwa zakat yang diambil dari golongan yang mampu (kaya) di antara mereka (penduduk Yaman) disalurkan atau didistribusikan kembali kepada golongan fakir-miskin di antara mereka (penduduk Yaman) pula.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penarikan dan penyaluran zakat didasari oleh wilayah di mana masyarakat berada. Penarikan zakat yang dilakukan pada suatu komunitas masyarakat tertentu, berarti penyalurannya dilakukan juga pada komunitas masyarakat di mana zakat tersebut diambil. Seperti halnya Mu’az yang mengambil zakat dari penduduk Yaman (yang mampu), kemudian menyalurkannya kembali kepada penduduk Yaman (yang berhak). Dengan pola distribusi yang menjadikan daerah penarikan sekaligus sebagai daerah penyaluran dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menjaga dan menumbuhkan ukhuwah dan solidaritas sosial dalam sebuah komunitis masyarakat. Pola ini juga dapat mengurangi beberapa penyakit hati yang berupa iri, dengki dan hasud dalam kehidupan bermasyarakat.

Prioritas penyaluran zakat diprioritaskan pada daerah di mana zakat tersebut diambil. Sedangkan penyaluran zakat ke daerah lain dapat dilakukan apabila suatu daerah mengalami kelebihan (surplus) zakat. Dalam hal ini diperlukan perhatian serius pemerintah dalam mengawasi daerah yang mengalami kelebihan (surplus) dan daerah yang mengalami kekurangan zakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem dan pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW yang dipaparkan oleh Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal mencakup 3 (tiga) hal, yaitu penarikan zakat dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang mewakilinya dan pembagian wilayah dalam penarikan zakat dan penyalurannya, serta penyaluran silang (cross distribution) antara daerah yang kelebihan zakat dan daerah kekurangan zakat.

C. Praktek Zakat di Indonesia

Indoneisa merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal tersebut merupakan potensi sekaligus masalah. Dengan jumlah yang cukup besar, umat muslim di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembayaran zakat. Namun, dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang, tentunya sebagai mayoritas, umat muslim Indonesia tidak pernah luput dari permasalahan-permasalah yang pada umumnya dialami oleh negara berkembang, yaitu masalah kemiskinan.

Sebagai negara demokrasi, pemerintah telah dengan serius memperhatikan kebutuhan-kebutuhan umat muslim Indonesia dan memfasilitasi beberapa kebijakan dalam rangka memberikan kemudahan atas pelaksanaan ajaran agama Islam. Di antaran kebijakan tersebut adalah kebijakan tentang zakat yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Salah satu kebijakan pemerintah tersebut adalah Undang-Undang No. 38 Th. 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Th. 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Th. 1999 tersebut. Undang-undang tersebut merupakan upaya perbaikan pengelolaan zakat.

Dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan zakat, tugas dan tanggungjawab pemerintah tidak otomatis hilang. Pemerintah diharapkan dengan aktif mengontrol dan memberikan peringatan bagi lembaga-lembaga zakat yang tidak mengelola zakat dengan baik. Meskipun undang-undang telah dibuat, permasalah tentang pengelolaan zakat khususnya lembaga-lembaga pengelola zakat masih akan timbul, seperti persaingan antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berbasis lembaga swadaya masyarakat dan lembaga yang dibentuk pemerintah Badan Amil Zakat (BAZ).

Permasalahan lain yang adalah system pengelolaan yang kurang professional dan transparan, akibatnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat berkurang, dan akhirnya akan menimbulkan penyaluran zakat secara individual atau langsung tanpa perantara lembaga zakat. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap distribusi zakat yang tumpang tindih, di mana pembagian zakat kepada para mustahiq tidak merata dan tepat sasaran. Tidak merata dan tidak tepat sasaran artinya akan terdapat mustahiq yang tidak mendapatkan bagian dari zakat, atau bahkan ada mustahiq yang mendapatkan zakat dari dua sumber yang berbeda pada waktu yang bersamaan.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, diperlukan peran pemerintah dalam penertiban lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia. Penertiban dapat dilakukan dalam beberapa aspek, diantaranya adalah aspek manajemen, laporan penghimpunan dan penyaluran, akuntabilitas laporan, wilayah operasi lembaga dan koordinasi diantara lembaga-lembaga zakat.

Penghimpunan zakat di Indonesia sangat bergantung kepada tingkat kesadaran umat muslim dalam membayar zakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi dari lembaga zakat untuk membangun kesadaran dari umat muslim. Di antara strategi tersebut adalah membentuk kepercayaan umat muslim untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga-lembaga zakat. Kepercayaan dapat dibentuk melalui beberapa cara, di antaranya adalah dengan memberikan laporan yang akuntabilitas dan transparan kepada para pembayar zakat (muzakki). Kepercayaan juga dapat dibangun dengan pola dan sistem pelayanan yang berkualitas dan professional, dengan memberikan beberapa kemudahan dan fasilitas kepada paran muzakki dalam hal pembayaran zakat dan monitoring penyalurannya.

Distribusi zakat yang adil dan merata dapat menentukan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Pemerintah diharapkan untuk menertibkan lembaga-lembaga zakat dengan membatasi jumlah lembaga zakat pada suatu daerah tertentu. Kemudian, setiap lembaga zakat diberikan batas wilayah operasinya, sehingga pemberdayaan zakat akan lebih terkoordinir dan terfokus pada wilayah oleh lembaga zakat tertentu. Diantara lembaga zakat yang telah menerapkan pembagian wilayah operasi zakat adalah lembaga zakat Rumah Zakat dengan program ICD (Integrated Community Development) pada beberapa daerah yang termasuk wilayah operasinya.

Dengan banyaknya jumlah lembaga zakat di Indonesia, diperlukan sebuah konsep management networking dalam rangka koordinasi setiap lembaga zakat. Hal tersebut sangat penting, karena melalui koordinasi antar lembaga zakat dapat didapat daerah atau lembaga zakat yang mengalami surplus zakat, sehingga dapat dilakukan distribusi silang (cross distribution) kepada daerah atau lembaga zakat yang mengalami kekurangan zakat (defisit).

D. Penutup

Pada dasarnya pemikiran Abu Ubaid tentang zakat adalah penerapan dan pengelolaan zakat yang diprakteknya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Prisip dari pengelolaan zakat pada masa tersebut adalah adanya peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik dalam pengelolaan zakat, pembentukan institusi zakat sebagai institusi keuangan publik, dan pola distribusi zakat.

Secara prinsip pengelolaan zakat pada masa tersebut dapat diaplikasikan pada masa kini, khususnya pengelolaan zakat di Indonesia. Beberapa kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan zakat merupakan peran pemerintah dalam hal menjamin pengelolaan zakat di tanah air. Akan tetapi diperlukan beberapa perbaikan dan penyelarasan, serta pengawasan dalam praktek zakat di lapangan. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, diharapkan pola dan system pengelolaan zakat di Indonesia lebih baik dan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya tingkat perekonomian umat muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.

E. Daftar Pustaka

Karim, Adiwarman. 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Qardhawi, Yusuf. 2004. Hukum Zakat (terjemahan dari buku Fiqhuz Zakat). Pustaka Litera AntarNusa. Jakarta.

Salam, Imam Abu Ubayd Al-Qasim bin Salam. 1988. Kitabu-l-Amwal. Darul Kutub Ilmiyah. Beirut.

Suharto, Ugi. 2004. Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak. Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd. Cetakan Pertama. Pusat Studi Zakat (PSZ).Yogyakarta.

Leave a comment

Filed under Artikel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s