Prinsip Efisiensi untuk Keadilan Ekonomi

Dalam konstitusi kita garis perekonomian Indonesia berasaskan kekeluargaan untuk kebersamaan. Artinya, efisiensi harus mengemuka. Dalam pengembangan dan pelaksanaan demokrasi ekonomi, konteks efisiensi ditambah berkeadilan. ”Ini penting. Jadi, semua sasarannya untuk kesejahteraan umum,” ujar ketua Sub Tim Kerja II MPR, Rambe Kamarulzaman, pada acara sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 di RRI, akhir Agustus lalu. Dalam konstitusi kita garis perekonomian Indonesia berasaskan kekeluargaan untuk kebersamaan. Artinya, efisiensi harus mengemuka. Dalam pengembangan dan pelaksanaan demokrasi ekonomi, konteks efisiensi ditambah berkeadilan. ”Ini penting. Jadi, semua sasarannya untuk kesejahteraan umum,” ujar ketua Sub Tim Kerja II MPR, Rambe Kamarulzaman, pada acara sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 di RRI, akhir Agustus lalu.

Menurut Rambe, kalau kita tidak memegang prinsip efisiensi yang konteksnya berkeadilan, kekuatan kita dengan negara luar, terutama menyangkut daya saing, tidak akan menjadi kuat. Oleh karena itu, lanjut Rambe, dalam konteks globalisasi, kita sebagai negara berkembang harus memegang prinsip efisiensi untuk keadilan dan kemandirian yang berkelanjutan.

Perekonomian nasional sebagaimana disebutkan Pasal 33 ayat (4) tentang adanya asas kekeluargaan tak lain maksudnya adalah prinsip kebersamaan. ”Jadi itu jelas. Tidak lagi dipleset-plesetkan,” tegasnya. Dan, pada Ayat (2), jelas Rambe, tetap sebagaimana yang diharapkan para pendiri negara, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

”Tidak bisa negara lepas tangan,” kata Rambe. Di sinilah, menurut Rambe, negara kita bersifat negara kesejahteraan. Pada Ayat (3) yang menyebutkan secara jelas bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, bukan untuk perseorangan.

Dari hasil amandemen, Pasal 33 tidak ada yang dirombak, tetapi ada penambahan. Hal itu dilakukan untuk lebih menjelaskan bahwa perekonomian kita yang diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi, memegang 7 prinsip dasar. ”Ini menyesuaikan juga dengan perkembangan globalisasi,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan Bandi dari Cirebon tentang privatisasi, Rambe mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting tidak boleh diprivatisasi. Harus ada penguasaan negara lebih dari 50% di dalamnya. ”Jadi tidak boleh privatisasi secara keseluruhan oleh pihak swasta,” tegasnya. Untuk itu, privatisasi harus disepakati dan disetujui oleh DPR.

Menanggapi pertanyaan Antasmara dari Jakarta, yang menanyakan tentang falsafah efisiensi dan berkeadilan, apakah bisa diterapkan sampai ke desa-desa. Rambe mengatakan, regionalisasi tentang pertumbuhan ekonomi harus dilakukan di setiap daerah sesuai dengan kompetensi daerah untuk pengembangan ekonomi. Dalam Pasal 33 ayat (4) juga disebutkan keseimbangan kemajuan, kesatuan ekonomi nasional dalam konteks NKRI perlu dijaga.

Rambe mengatakan, efisiensi perekonomian di desa jauh lebih efisien dibanding di kota. Memang, dalam konteks produktifitasnya untuk lebih maju, ini yang menjadi persoalan di desa. Oleh karenanya, diperlukan campur tangan negara untuk memberikan suatu rajutan-rajutan usaha dari kebijakannya.

Sumber:

http://www.mpr.go.id/index.php?m=berita&s=detail&id_berita=869

7 November 2008

About these ads

Leave a comment

Filed under Berita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s