Pengumuman

Assalamu’alaikum wr wb.
Para Pembaca sekalian…
Mulai tanggal 27 Desember 2011, situs ini dialihkan ke alamat yang baru: ekonomikeadilan.com, terima kasih atas perhatiannya.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Tantangan Penerapan Ekonomi Islam di Indonesia

Royyan Ramdhani Djayusman

A. Pendahuluan

Krisis keuangan yang terjadi pada saat ini (2008-2009) merupakan salah satu dari rangkaian panjang krisis ekonomi yang melanda dunia. Krisis kali ini bersumber dari negara Amerika Serikat (United States of America) yang merupakan raksasa ekonomi kapitalis dunia. Dalam tempo yang cepat, krisis tersebut telah melanda sebagian besar negara-negara eropa. Para pengamat ekonomi memperkirakan krisis kali ini akan memberikan dampak lebih besar dan parah dari pada krisis ekonomi pada era 1930-an (great depression). Dalam dua hingga tiga tahun kedepan, krisis ini belum akan berakhir.

Sejarah membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalisme dan liberalisme bukan merupakan sistem ekonomi yang ideal dan berhasil dalam membangun kesejahteraan manusia. Walaupun krisis ekonomi telah berulang kali terjadi semenjak tahun 1930, 1940, 1970, 1997, 2008, namun hal tersebut tidak cukup dijadikan sebuah pelajaran untuk merubah kebijakan ekonomi di berbagai negara. Bahkan mayoritas negara-negara yang pernah dilanda krisis tetap setia dan mengklaim bahwa sistem ekonomi yang dianut telah berhasil. Terdapat beberapa faktor yang menyulitkan sebagian negara untuk merubah haluan kebijakan ekonominya, faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan eksternal.

Tulisan ini menganalisa beberapa faktor yang menghambat berbagai negara untuk menerapkan ekonomi Islam. Tulisan ini juga akan memaparkan strategi ekonomi politik dalam usaha menerapkan ekonomi Islam dalam suatu negara, ataupun melakukan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi negara.

B. Kapitalisme

B. 1. Sejarah Kapitalisme

Sariy (1998) menerangkan sejarah berkembangnya paham kapitalisme yang bermula pada abad kelima di benua Eropa. Setelah berakhirnya kerajaan Bizantinium, peradaban Eropa mengalami kemunduran bahkan memasuki masa kegelapan. Pada masa itu beberapa daerah di Eropa terbagi atas beberapa kerajaan kecil. Gereja merupakan sebuah lembaga tertinggi dalam menentukan kebijakan kerajaan, walaupun banyak di antara kebijakan gereja yang bertentangan dengan ajaran asli dari Isa AS. Hal ini pada akhirnya membangun rasa ketidakpercayaan masyarakat Eropa pada gereja, yang akhirnya pecah menjadi sebuah gerakan sekulerisme (secularism). Paham sekuler merupakan paham yang memisahkan antara hal-hal yang bersifat keagamaan dan hal keduniawian. Campur tangan gereja dinilai telah menghambat kemajuan dan kebebasan mereka untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi.

Salah satu gerakan yang berperan dalam proses kemajuan ekonomi Eropa adalah gerakan Laissez Faire. Green (1997) menyebutkan bahwa gerakan ini memiliki doktrin-doktrin ekonomi yang pada intinya tertuang dalam sebuah semboyan “Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui-meme” (jangan campur tangan, dunia akan mengurus diri sendiri). Semboyan tersebut merupakan salah satu bentuk resistensi kepada pihak gereja dan pemerintah (kerajaan) yang terlalu membatasi kebebasan masyarakat Eropa.

Penyelewengan ajaran murni Kristen yang dilakukan oleh gereja menyebabkan antipati masyarakat Eropa terhadap penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan dunia mereka. Hal inilah yang menyebabkan paham ekonomi Eropa yang bebas (liberal) dan jauh dari nilai-nilai moral agama.

B. 2. Kapitalisme Ekonomi

Wirasasmita (1999) menyebutkan bahwa kapitalisme (capitalism) adalah suatu sistem perekonomian yang berdasarkan hak pemilikan pribadi (swasta) atas segala jenis harta benda dan kebebasan setiap individu untuk mengadakan kontrak dengan individu-individu lain serta kebebasan berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan perekonomian yang dipilih bagi keuntungan dan kesejahteraan individu itu sendiri.

Dalam sistem perekonomian kapitalis, pemerintah hanya berperan kecil yaitu sebagai pembuat peraturan dan mengawasi kegiatan-kegiatan ekonomi. Peraturan-peraturan pemerintah seperti yang mengatur pemilikan swasta (private ownership) dan kebebasan mengadakan kontrak, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum.

G.G. Wells (Mannan, 1970) meyebutkan kapitalisme adalah suatu yang tidak dapat didefinisikan, tetapi pada umumnya disebut sebagai “Sistem Kapitali” suatu kompleks kebiasaan tradisional, energi perolehan yang tidak terkendalikan, dan kesempatan jahat serta pemborosan hidup.

Profesor Halm (Mannan, 1970) menyebutkan beberapa hal yang menjadi kritikan terhadap kapitalisme, yaitu:

Pertama, masalah distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata dan pada akhirnya menyebabkan ketidakmerataan setiap individu dalam kekeuasaan ekonomi maupun politi.

Kedua, menurut beberapa pengamat, kapitalisme tidak cukup kompetitif. Motif laba dan perjuangan yang kompetitif bersama dengan teknologi modern, menyebabkan kecenderungan monopoli yang tampaknya melanggar filsafat kapitalisme sesungguhnya.

Ketiga, kapitalisme tidak selalu mempertahankan tingkatan kesempatan kerja yang tinggi. Dalam keadaan depresi, sumber daya produksi diboroskan dan pendapatan nasional ditahan di bawah kemungkinan maksimum. Terlepas dari kerugian dalam produktivitas tadi, pengangguran besar-besaran dan berkepanjangan merupakan salah satu penyakit sosial paling berbahaya yang dapat dihadapi oleh suatu sistem ekonomi. Menurut pengamatan Profesor Laski (Manan, 1970), seorang ilmuwan politik Inggris terkenal:

“Sistem produksi kapilatistik dewasa ini dikecam dari hampir setiap sudut analisis. Sistem itu membuat sebagian dari masyarakat menjadi parasit atas yang lainnya, dan ia merebut sebagaian besar kesempatan untuk hidup pada taraf manusiawi.”

B. 3. Pondasi Sistem Ekonomi Kapitalis

Sariy (1998) menyebutkan pada dasarnya sistem ekonomi kapitalis terdiri dari 2 (dua) pondasi utama, yaitu; hak kepemilikan individu, dan kebebasan ekonomi individu.

a. Hak Kepemilikan Individu

Hak kepemilikan individu dalam sistem ekonomi kapitalis merupakan salah satu pondasi utama dari kegiatan ekonomi. Setiap individu berhak dan bebas memperoleh kekayaan dan kepemilikan atas faktor-faktor produksi maupun konsumsi. Dalam sistem ini, kepemilikan individu merupakan apresiasi terhadap kebebasan setiap individu, karena kebebasan individu merupakan tujuan dari ekonomi politik kapitalis.

b. Kebebasan Ekonomi Individu

Kebebasan ekonomi yang dimaksud adalah kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, mulai dari akses modal, kepemilikan, produksi, distribusi, hingga konsumsi. Namun, kebebasan yang telah dipraktekkan adalah kebebasan mutlak, tidak dibatasi oleh hukum, sehingga menyebabkan berlimpahnya modal di kalangan kapitalis. Pada akhirnya, kaum kapitalis dengan modal yang dikuasai akan dapat mempengaruhi pemerintah, proses pemilihan para pejabat dan pemimpin negara.

B. 4. Ancaman Kapitalisme dan Neo-Kolonialisme

Globalisasi merupakan salah satu produk dari kapitalisme. Ikbar (1995) menyebutkan bahwa dampak globalisasi terhadap perekonomian dunia adalah semakin besarnya dominasi superioritas negara-negara besar (kapitalis), kaya dan negara-negara industri kuat lainnya sebagai pemegang peran utama dalam arena politik dan ekonomi internasional.

Bagi negara-negara yang sedang berkembang, kebutuhan terhadap modal merupakan kebutuhan yang sangat strategis. Hal tersebut menyebabkan beberapa negara berkembang sangat bergantung kepada bantuan modal dari negara-negara kaya atau pemodal (kapitalis). Selanjutnya, hubungan yang terjadi antara negara yang membutuhkan modal dan negara pemilik modal adalah hubungan utang-piutang. Beberapa negara pemilik modal tentunya memiliki kepentingan terhadap bantuan yang diberikan, sehingga negara tersebut dapat melakukan beberapa persyaratan perihal pemberian bantuan modal (pinjaman) tersebut.

Bantuan ekonomi ataupun bantuan keuangan yang diiringi oleh kepentingan yang terselubung merupakan salah satu bentuk dominasi kekuatan ekonomi yang dapat disebut juga sebagai bentuk baru dari penjajahan (neo-kolonialisme). Dengan menguasai keuangan negara debitor, negara kreditor dapat dengan mudah menguasai kedaulatan negara debitor.

B. 5. Sumbangan World Bank dan IMF untuk Neo-Kolonialisme

Semenjak perjanjian Bretton Woods I pada tahun 1944 disepakati antara negara-negara di dunia, berdirilah dua lembaga keuangan dunia yaitu; World Bank dan IMF. World Bank merupakan lembaga keuangan yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara-negara kapitalis.

Salah satu tugas dari World Bank adalah memberikan bantuan keuangan (pinjaman) kepada negara-negara yang membutuhkan dalam rangka pembangunan negaranya. Pinjaman tersebut dikenai bunga, sehingga negara debitor berkewajiban mengembalikan dana pinjaman berikut bunga pinjaman. Selanjutnya, bunga yang didapatkan oleh World Bank merupakan keuntungan yang akan dibagikan kepada negara pemilik modal (kapitalis).

Sektor pendidikan menjadi sasaran strategis World Bank. Pinjaman yang diberikan berupa pinjaman kepada negara kreditor dalam bentuk beasiswa para pelajar dari negara debitor. Dana beasiswa yang diberikan akan digunakan dan dibelanjakan di negara tujuan belajar, sehingga uang tersebut akan berputar dan menggerakkan ekonomi negara tujuan. Sedangkan negara penerima selain akan mendapatkan peningkatan SDM, juga akan menanggung beban utang dan bunganya.

Walaupun negara debitor mendapatkan keuntungan dari segi peningkata kualitas SDM, namun kualitas dan kriteria SDM yang dihasilkan tentunya tidak berbeda dari kualitas dan kriteria yang diinginkan oleh negara-negara kreditor. SDM yang dihasilkan akan bertugas sebagai agen kapitalisme di negara asalnya. Hal ini bertujuan juga untuk mempertahankan eksistensi sistem ekonomi kapitalisme yang merupakan sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara kreditor.

IMF (International Monetary Fund) merupakan lembaga yang bertugas untuk memberikan bantuan dan pembinaan terhadap negara-negara yang mengalami krisis moneter (keuangan). Bantuan yang diberikan berupa dana tunai dalam bentuk pinjaman, sedangkan pembinaan dilakukan melalui skema kesepakatan atas langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh negara ‘pasien’ dalam rangkan mengatasi krisis yang melanda negara tersebut.

Kebijakan umum yang diberlakukan IMF pada negara-negara ‘pasien’-nya adalah; menghilangkan segala bentuk campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, penjualan badan usaha negara, pemerintah hanya sebagai pengawas bukan pelaku ekonomi, liberalisasi pasar, penglihalangan pajak impor, dan rasionalisasi perbankan.

Krisis global pada saat ini (tahun 2008) menyebabkan beberapa kekuatan ekonomi dunia mengalami resesi yang cukup memprihatinkan. Krisis yang bermula dari kredit perumahan di Amerika Serikat yang kemudian berakhir masalah (kredit macet) telah menyebar dengan perlahan-lahan namun pasti ke seluruh penjuru dunia, Eropa dan Asia pun tak luput dari bencana keuangan global ini.

Sunarsip (Republika, 2008) menyebutkan bahwa krisis keuangan global telah memaksa beberapa negara memohon pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Sejauh ini (Desember, 2008), negara-negara yang telah melakukan kesepakatan dengan IMF sejak krisis keuangan global (2008) adalah Ukraina dengan pinjaman sebesar 16,4 miliar dolar AS, Hongaria 15,7 miliar dolar AS, Pakistan 7,6 miliar dolar AS, Islandia 2,1 miliar dolar AS, dan Belarusia 2 miliar dolar AS.

Selanjutnya, Sunarsip (2008) menjelaskan bahwa sumber pendanaan di luar IMF tersedia secara berlimpah. PM Inggris, Gordon Brown, misalnya, meminta negara-negara yang mengalami surplus seperti Timur Tengah dan Cina untuk membantu IMF agar lembaga donor internasional itu bisa membantu negara-negara yang sedang kelimpungan karena krisis.

Fakta di atas menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008-2009 berimplikasi kepada posisi keuangan negara-negara kapitalis. Hal tersebut mengakibatkan kondisi permodalan IMF semakin memburuk. Sehingga, yang dilakukan oleh PM Inggris, Gordon Brown, yang meminta tambahan dana dari negara-negara Timur Tengah dan Cina untuk menutupi kekurangan modal IMF.

Hal yang menarik adalah masuknya negara Pakistan sebagai ‘pasien’ IMF. Sebagai negara Islam, tentunya Pakistan akan lebih mudah mendapatkan dana bantuan langsung dari negara-negara Timur Tengah tanpa harus menjadi ‘pasien’ dan perantara IMF. Fakta tersebut menerangkan bahwa pengaruh negara-negara kapitalis masih sangat kuat, sehingga banyak negara-negara di dunia masih sangat bergantung kepada negara-negara tersebut, termasuk negara-negara Islam.

C. Sosialisme

C. 1. Definisi dan Sejarah Sosialisme

Wirasasmita (2002) mendefinisiakan sosialisme (socialism) adalah suatu sistem kolektif pemilikan dan pemakaian alat-alat produksi, biasanya oleh pemerintah. Alat-alat produksi yang dimaksud sosialisme adalah barang-barang modal.

Mannan (1970) menyebutkan bahwa sosialisme seperti yang dirumuskan dalam Encyclopedia Britannica, adalah kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratis pusat.

Wirasasmita (2002) menyebutkan istilah sosialisme sudah beredar di kalangan penganut Kristen pada abad 18. Karl Marx (1818-1883) adalah seorang filsuf dan ekonom Jerman yang kemudian mengembangkan paham sosialisme modern. Salah satu pendapatnya yang terkenal adalah menyatakan bahwa perjalanan sejarah merupakan proses dialektis. Dengan azas dialektika, ia selanjutnya menggolongkan masyarakat menjadi dua golongan; golongan buruh (proletar) dan golongan bangsawan (borjuis). Golongan buruh adalah golongan yang tertindas, sedangkan golongan borjuis merupakan golongan yang menindas. Menurut Marx, pada suatu saat pertentangan kedua kelas tersebut akan memuncak menjadi suatu revolusi yang akan melahirkan suatu masyarakat tanpa kelas.

Paham sosialis (sosialisme) merupakan sebuah paham yang lahir dalam keadaan penolakan terhadap praktek ekonomi yang beraliran kapitalis. Sosialisme memberikan alternatif pembangunan ekonomi yang didasari oleh pemerataan distribusi pendapatan.

C. 2. Pondasi Sistem Ekonomi Sosialis

Sariy (1998) menyebutkan pada dasarnya sistem ekonomi sosialis terdiri dari 2 (dua) pondasi utama, yaitu; hak kepemilikan umum, dan penguasaan negara terhadap alat-alat produksi.

C. 2. 1. Hak Kepemilikan Umum

Dalam sistem ekonomi sosialis, peran negara menjadi sangat penting terutama dalam kepemilikan atas alat-alat produksi. Oleh karena itu, hak kepemilikan individu tidak diakui, dan yang ada hanyalah hak kepemilikan umum. Hak kepemilikan umum dikuasai dan dikelola oleh negara. Negara juga memiliki wewenang dalam pengawasan atas industri dan pelayanan utama.

C. 2. 2. Penguasaan Faktor Ekonomi oleh Negara

Negara menguasai berbagai macam faktor ekonomi, seperti; faktor produksi, distribusi dan konsumsi. Selain itu, negara juga menguasai pembangunan seluruh infrastruktur dan fasilitas umum. Motivasi dasar negara dalam kegiatan ekonomi adalah atas dasar pengabdian kepada kebutuhan sosial dan bukan kepada motif laba.

C. 3. Runtuhnya Sosialisme

Sariy (1998) menyebutkan bahwa kemunduran sosialisme berawal dari pecahnya Uni Soviet menjadi beberapa negara merdeka. Kemunduran ekonomi sosialis ditandai dengan menurunnya produksi dalam Soviet secara kuantitas dan kualitas yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Puncak dari kegagalan ekonomi Soviet terjadi pada tahun 1965, ketika pemerintah hanya menguasai 10% dari total kepemilikan. Hal tersebut mendorong pemerintah Soviet untuk melakukan perubahan ekonomi dengan mempertimbankan pentingnya insentif modal dalam sektor perindustrian dan perdagangan.

Kegagalan ekonomi sosialis Uni Soviet memberikan peringatan kepada negara-negara yang menganut paham sosialis. Sariy (1998) menyebutkan Cina sebagai negara sosialis-komunis juga melakukan beberapa pembaharuan atas kebijakan ekonominya. Di antara perubahan yang paling mendasar adalah ketika Cina melegalkan hak kepemilikan individu atas beberapa perusahaan pada tahun 1978. walaupun Cina telah melegalkan hak kepemilikan individu, akan tetapi pemerintah juga menetapkan batas maksimum kepemilikan individu (swasta) sebesar 49% dari total modal.

Beberapa fakta di atas menerangkan adanya hubungan yang erat antara kekuatan politik dengan kekuatan ekonomi. Berakhirnya negara Uni Soviet merupakan berakhirnya kekuatan politik paham sosialis, yang pada akhirnya menyebabkan berakhirnya pula ekonomi sosialis. Hal ini disebabkan oleh besarnya dominasi negara-negara kapitalis terhadap ekonomi dan politik dunia.

D. Peluang Penerapan Ekonomi Islam

D. 1. Solusi Ekonomi Islam

D. 1. 1. Pondasi Ekonomi Islam

a. Kepemilikan Individu dan Umum

Salah satu karakteristik ekonomi Islam adalah perpaduan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan umum (masyarakat). Dalam ekonomi Islam kepentingan pribadi dan umum dapat berjalan beriringan pada saat bersamaan. Perpaduan antara kepentingan individu dan umum merupakan jalan satu-satunya untuk mencapai keseimbangan dalam suatu masyarakat. Seperti halnya pelajaran yang dapat diambil dari kelemahan paham sosialis dan kapitalis yang memisahkan dan lebih berpihak kepada salah satu kepentingan tersebut.

b. Kebebasan Ekonomi yang dibatasi

Kebebasan ekonomi terbatas adalah kebebasan setiap individu dalam segala bentuk kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi) dan kebebasan dalam hak kepemilikan individu. Namun, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terikat dengan kepentingan individu dan kepentingan umum. Artinya, setiap individu memiliki kebebasan dalam kegiatan ekonomi selama kegiatan tersebut tidak mengganggu dan bertentangan dengan kepentingan umum. Selain itu, kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi juga dibatasi oleh hukum Islam.

c. Solidaritas Sosial

Sariy (1998) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan solidaritas sosial adalah upaya saling melindungi di antara anggota masyarakat dan pemerintah dengan rakyatnya. Solidaritas yang dimaksud bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum atau menghindari bahaya.

D. 1. 2. Industri Keuangan Islam

Pada dasarnya konsep ekonomi Islam sangat bersifat terbuka. Prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan prinsip yang umum dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli ushul fiqh yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah adalah haram, kecuali ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal mu’amalat (sosial), pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh, kecuali hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Industri keuangan Islam adalah lembaga keuangan Islam yang berorientasi kepada profit dan sustainability. Industri keuangan Islam meliputi perbankan, asuransi, pasar modal, pasar uang, gadai, dan reksanada. Industri keuangan tersbut memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan industri keuangan konvensional, yaitu:

a. Kejelasan (Clarity)

Dana yang diinvestasikan pada lembaga keuangan Islam hanya akan dialokasikan kepada sektor-sektor yang telah dinyatakan halal atau dinyatakan bebas dari unsur judi (maisir) dan ketidaksejalsan (gharar). Dengan kedua unsur tersebut, setiap nasabah akan merasakan kenyamanan dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan Islam.

b. Keadilan (Justice)

Di antara konsep ekonomi Islam yang paling penting adalah konsep pelarangan riba termasuk di dalamnya bunga bank. Sistem keuangan Islam menawarkan skim pengganti riba yang disebut profit and loss sharing (PLS) atau bagi hasil. Pada konsep PLS, return atau pengembalian modal ditentukan berdasarkan presentase dari keuntungan dan kerugian yang didapat. Tingkat keuntungan dalam pola PLS berbanding lurus dengan tingkat pengembalian (return). Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing. Walaupun konsep ini belum dipraktekkan secara maksimal, namun, nilai keadilan dalam PLS telah menjadikan sistem keuangan Islam mulai diminati.

c. Berorientasi pada Sektor Riil (Real Sector Oriented)

Perbankan Islam menjadikan sektor riil sebagai tujuan investasi dan pembiayaan. Sektor riil yang menjadi target perbankan Islam tentunya sektor usaha produksi, distribusi dan konsumsi yang sudah jelas kehalalannya. Unsur halal dari sektor usaha menjadi suatu hal penting, dikarenakan perbankan Islam hanya diperbolehkan untuk menyalurkan dananya kepada sektor riil yang halal, dan juga sebagai komitmen kepada para nasabah yang menyimpan dananya di perbankan Islam.

Perbankan konvensional memiliki kecenderungan umum untuk mengalihkan dananya kepada sektor non-riil. Sektor non-riil seperti jual beli saham di pasar modal memang menjanjikan return yang tinggi, namun juga memiliki tingkat risiko yang tinggi pula. Selain itu, perbankan konvensional juga mengarahkan dananya dengan membeli, obligasi, Surat Berharga Bank Indonesia (SBI). Hal tersebut didorong oleh faktor keamanan dana (risiko rendah) dan tingkat bunga yang tetap (fixed rate).

D. 2. Strategi Penerapan Ekonomi Islam

Dari berbagai pola penerapan ekonomi Islam di dunia, dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) pola penerapan ekonomi Islam di negara-negara Islam termasuk negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

D. 2. 1. Hard Power

Pola Hard Power dapat diidentikkan dengan Islamic Political Movement atau Gerakan Politik Islam merupakan gerakan yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam (Islamic State) dengan menjalankan hukum yang berdasarkan syariah Islam. Beinin menyebutkan bahwa gerakan ini menjadikan Al-Quran dan Hadits serta beberapa sumber hukum lainnya (Ijma’ dan Qiyas) sebagai landasan setiap pendirian dan gerakan mereka.

Ekonomi Islam dalam pandangan gerakan ini akan dapat diterapkan secara penuh ketika kekuasaan telah dikendalikan oleh kekuatan Islam (Islamic Politic) atau dengan kata lain, hal yang pertama kali harus dicapai adalah berdirinya Negara Islam (Islamic State). Sehingga penerapan ekonomi Islam di negara tersebut akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah berkuasa. Salah satu negara Islam yang memiliki pola ini adalah Iran.

Dari segi penerapan ekonomi Islam dalam pola ini memang menghadapi kemudahan, namun pola seperti ini tidak berarti bebas dari ancaman politik dari luar negeri, terutama negara-negara kapitalis. Dengan diterapkannya ekonomi Islam secara komprehensif, negara-negara kapitalis tidak mendapatkan ruang yang luas untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan negara tersebut. Walaupun demikian negara tersebut memiliki kelebihan, karena dapat mandiri dan terbebas dari pengaruh asing baik secara ekonomi dan politik.

D. 2. 2. Soft Power

Pola Soft Power merupakan gerakan politik Islam yang tidak bertujuan untuk mendirikan Negara Islam (Islamic State). Gerakan ini lebih bertujuan kepada internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Internalisasi nilai-nilai Islam dilakukan dengan mengikuti pola atau sistem negara, kemudian dilakukan beberapa formalisasi ajaran Islam dalam undang-undang resmi negara.

Proses penerapan ekonomi Islam di negara-negara yang menggunakan model ini dilakukan dengan proses demokrasi di masing-masing negara. Turki, Indonesia dan Malaysia merupakan di antara negara-negara yang dapat dikategorikan dalam pola ini (soft power).

Di antara hasil dari usaha legalisasi hukum ekonomi Islam adalah perundangan tentang legalisasi institusi keuangan Islam dan legalisasi produk dan jasa keuangan Islam, seperti undang-undang tentan Perbankan Islam, Asuransi Islam, Pasar Modal Islam, Surat Berharga Syariah (Sukuk) dan lain sebagainya.

Negara-negara yang beraliran pola soft power pada umumnya masing belum ‘merdeka’ secara ekonomi dari pengaruh asing, sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi negara tersebut masih dapat di intervensi oleh negara-negara kapitalis. Oleh karena itu, penerapan ekonomi Islam mendapatkan tantangan yang sangat sulit baik dalam dalam negeri maupun luar negeri.

Dari beberapa penjelasan di atas, penerapan ekonomi Islam di negara-negara ‘berkembang’ menghadapi tantangannya tersendiri. Selain belum cukup mandiri dari segi ekonomi (utang luar negeri), negara-negara tersebut masih menghadapi permasalahan intern terkait dengan penerapan ekonomi Islam.

Raharjo (2003) menyebutkan tiga prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka penerapan ekonomi Islam, yaitu:

1. Prosedur ilmiah; yaitu proses rasionalisasi dan objektivasi

2. Kontekstualisasi budaya dan masyarakat

3. Prosedur demokratis; yaitu perjuangan politik termasuk dalam proses legislasi syariah menjadi hukum positif.

E. Kesimpulan dan Penutup

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh negara-negara Islam dalam penerapan ekonomi Islam, yaitu:

Pertama, Kemandirian Ekonomi; negara-negara Islam harus dapat melepaskan ketergantungannya dari negara-negara kapitalis dengan melunasi utang-utang luar negerinya termasuk utang kepada World Bank dan IMF.

Kedua, Institusi Ekonomi Islam Negara Islam; institusi ini berupa forum kerjasama ekonomi, perdagangan di antara sesama negara-negara Islam. Hal ini telah dimulai dengan berdirinya Islamic Development Bank (IDB), Organization of Islamic Conference (OIC), World Islamic Economic Forum (WIFE), Gulf Cooperation Council (GCC), Development Eight (D8), namun masih perlu ditingkatkan dan diperkuat visi dan misinya.

Ketiga, pengembangan ekonomi Islam secara keilmuan dan praktek. Di antara programnya adalah dengan memasukkan pendidikan ekonomi Islam dalam kurikulum sekolah dari sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi, memberikan beasiswa dan pertukaran mahasiswa ekonomi Islam di antara negara-negara Islam.

Keempat, penguasaan teknologi informasi (information technology). Program ini dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang teknologi sejak dini, dimulai dari tingkat pendidikan dasar, kemudian dengan mengirimkan SDM untuk belajar dan meniru kemajuan teknologi negara-negara maju.

Dengan 4 (empat) point yang menjadi rekomendasi dari tulisan ini diharapkan cita-cita penerapan ekonomi Islam dapat terealisasikan dengan rapi, terencana, well organized, tidak frontal dan sustainability.

F. Daftar Pustaka

Adnan, Mochamad, 2003, “Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis”, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001, “Bank Syariah Dari Teori ke Praktik”, Gema Insani Press, Jakarta.

Beinin, Joel and Joe Stork., “Political Islam Essays from Middle East Report”, I.B Tauris Publishers, London & New York.

Ikbar, Yanuar, 1995, “Ekonomi Politik Internasional”, Angkasa, Bandung.

Mannan, Muhammad Abdul, 1997, “Teori dan Praktek Ekonomi Islam” (terjemahan dari: Islamic Economics, Theory and Practice), Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.

Naqvi, Syed Nawab Haider., 2003, “Menggagas Ilmu Ekonomi Islam” (terjemahan dari: Islam, Economics, and Society), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Raharjo, Muhammad Dawam., 2003, Menegakkan Syariat Islam Di Bidang Ekonomi (Makalah disampaikan pada orasi ilmiah Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta).

Sariy, Hasan., 1998, “Al-Iqtishad Al-Islamiy Mabadi’ wa Ahdaf wa Khashaaish”, Markaz Al-Iskandariyah lil Kutub, Mekkah.

Wirasasmita, HRA Rivai., 2002, “Kamus Lengkap Ekonomi”, Pionir Jaya, Bandung.

Leave a comment

Filed under Artikel

Kajian Fiqh Muamalah Tentang Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah saat ini tengah menjadi primadona bagi masyarakat yang memerlukan dana segar dengan cepat. Masyarakat juga memiliki pilihan tempat untuk melakukan gadai emas syariah karena selain di Pegadaian Syariah, yang bekerjasama dengan Bank Muamalat, kini banyak bank-bank syariah yang membuka unit gadai syariah, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Danamon Syariah, BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Jabar Syariah. Gadai emas di pegadaian syariah atau bank syariah memiliki kelebihan, seperti persyaratan mudah, proses cepat dan mudah,  jaminan keamanan standar bank, pencairan dana cepat, dan jangka waktu peminjaman yang dapat diperbarui. Segala kelebihan di atas menjadi pendorong bagi masyarakat atau wirausahawan  untuk melakukan gadai emas syariah.

Continue reading

Leave a comment

Filed under Artikel

Meningkatkan Taraf Hidup Umat dengan Investasi Zakat

by: Royyan Ramdhani Djayusman

Zakat dan Kemiskinan di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang di Asia yang tidak terlepas dari problem kemiskinan. Berdasarkan Data Resmi Statistik BPS (2010), jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia pada Bulan Maret 2010 sebesar 31,02 juta (13,33 persen). Penyebaran penduduk miskin paling banyak dijumpai di daerah perdesaan sebanyak 19,93 juta (64,23 persen), sedangkan di daerah perkotaan sebanyak 11,10 juta (35,77 persen). Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia hampir mayoritas tinggal di daerah pedesaan.

Continue reading

Leave a comment

Filed under Artikel

Ekonomi Islam dan Penanganan Bencana

by: Royyan Ramdhani Djayusman

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam bersifat konfrehensif, artinya pendekatan yang digunakan tidak hanya dari sudut pandang yang disebut oleh ilmuwan Barat dengan ekonomi (ekonomi konvensional). Pendekatan dalam Ekonomi Islam dilakukan melalui sudut pandang yang saling berhubungan dan tak terpisahkan, diantaranya; agama, sosial, budaya, politik dan hukum.

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah (Chapra, 2000) menyatakan bahwa kesejahteraan suatu bangsa tidak hanya melibatkan variabel-variabel ekonomi (yang digagas oleh ilmuwan Barat) namun sangat bergantung pula pada beberapa faktor, seperti; faktor moral, psikologis, politik, ekonomi, sosial, demografi dan sejarah dalam fenomena jatuh dan bangunnyadinasti dan peradaban.

Continue reading

Leave a comment

Filed under Opini

Epistemologi Ekonomi Islam

Oleh: Royyan Ramdhani Djayusman

Ilmu ekonomi dalam pandangan Barat dibangun dengan pendekatan empiris dan hanya menerima nilai-nilai yang bersifat postivis, sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang bersifat normative. Oleh karena itu, para ilmuwa Barat para penganut paham positivistisme menganggap bahwa ilmu ekonomi Islam tidak dapat digolongkan sebagai suatu ilmu, dikarenakan menggunakan sumber nilai-nilai yang bersifat normative. Ilmu ekonomi Islam dinilai tidak dapat menjeaskan fakta sebagaimana adanya, karena pada saat ini tidak ada kegiatan sosio-ekonomik pada suatu tempat, komunitas ataupun negara muslim yang dapat dijelaskan dan dibuktikan oleh teori-teori ilmu ekonomi Islam.

Continue reading

Leave a comment

Filed under Artikel

Melihat Tantangan Ekonomi Islam di Masa Depan

Oleh: Royyan Ramdhani Djayusman

A. Pendahuluan

Krisis keuangan yang terjadi pada saat ini (2008-2009) merupakan salah satu dari rangkaian panjang krisis ekonomi yang melanda dunia. Krisis kali ini bersumber dari negara Amerika Serikat (United States of America) yang merupakan raksasa ekonomi kapitalis dunia. Dalam tempo yang cepat, krisis tersebut telah melanda sebagian besar negara-negara eropa. Para pengamat ekonomi memperkirakan krisis kali ini akan memberikan dampak lebih besar dan parah dari pada krisis ekonomi pada era 1930-an (great depression). Dalam dua hingga tiga tahun kedepan, krisis ini belum akan berakhir.

Sejarah membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalisme dan liberalisme bukan merupakan sistem ekonomi yang ideal dan berhasil dalam membangun kesejahteraan manusia. Walaupun krisis ekonomi telah berulang kali terjadi semenjak tahun 1930, 1940, 1970, 1997, 2008, namun hal tersebut tidak cukup dijadikan sebuah pelajaran untuk merubah kebijakan ekonomi di berbagai negara. Bahkan mayoritas negara-negara yang pernah dilanda krisis tetap setia dan mengklaim bahwa sistem ekonomi yang dianut telah berhasil. Terdapat beberapa faktor yang menyulitkan sebagian negara untuk merubah haluan kebijakan ekonominya, faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan eksternal.

Tulisan ini menganalisa beberapa faktor yang menghambat berbagai negara untuk menerapkan ekonomi Islam. Tulisan ini juga akan memaparkan strategi ekonomi politik dalam usaha menerapkan ekonomi Islam dalam suatu negara, ataupun melakukan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi negara.

Continue reading

Leave a comment

Filed under Artikel